Pembangunan Karakter dan Fenomena 2014

Ary Ginanjar Agustian

Seiring berlalunya 2013, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun tersebut. Salah satunya adalah kisah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berprestasi menangkap puluhan koruptor. Meski demikian, ini mencerminkan masih kronisnya penyakit bangsa ini, khususnya terkait korupsi.

Banyaknya pelanggar­an hukum di negeri ini membuat masyarakat se­makin mempertanya­kan kredibilitas para pejabat dalam menjalankan amanah. Padahal, pe­merintah sa­ngat membutuhkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan rencana pembangun­an yang sudah disiapkan.
Kekerasan terkadang menjadi jalan keluar masyarakat dalam menyelesaikan masalah, ini buah dari ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Musyawarah sudah menjadi barang langka di negeri yang katanya diisi orang ramah. Para tokoh negeri menyimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ini karena makin merosotnya moral dan karakter.
 
Pakar pembangunan karakter, Ary Ginanjar Agustian mengatakan bahwa untuk mengubah ini semua harus dimulai dari pucuk pimpinan negara. Akan tetapi upaya pemerintah untuk membangun karakter bangsa belum sungguh-sungguh, karena baru sebatas kesadaran belum dan berupa tindakan atau aksi nyata. Padahal, ketika seorang pemimpin berani melakukan perubahan, maka yang merasakan dampaknya adalah ratusan juta rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Ary terpanggil untuk mendorong masyarakat dan pemerintah bersama-sama mengatasi permasalahan bangsa melalui lembaga yang dirintisnya, yaitu ESQ Leadership Center. ESQ LC merupakan bentuk kecintaan kepada masa depan bangsa, itu sebabnya ESQ setiap bulan sepanjang tahun tanpa lelah memberikan training di 100 titik dari Sabang sampai Merauke.
Berikut wawancara khusus ESQ Life dengan Ary Ginanjar Agustian seputar fokus pembangunan karakter yang dibutuhkan oleh Indonesia.

Menurut Anda, apa yang menyebabkan keadaan Indone­sia seperti saat ini?
Fokus terhadap pendidikan ka­kter tidak ada. Akibatnya kalau karakter tidak ada maka sistem akan roboh dan masyarakat akan kehilangan nilai-nilai. Ketika nilai-nilai tidak ada, maka kerusakan sosial di mana-mana.

Contohnya dalam penegakan hukum. Masyarakat sepertinya sudah mulai tidak percaya terhadap lembaga hukum. Ini berbahaya sekali. Akibatnya masyarakat juga hilang kepercayaan. Baik kepada sesama, maupun dan pemerintah. Jika ini sudah fatal, berapa pun biaya yang dikeluarkan tidak akan bisa memperbaiki kondisi ini.

Investasi dari luar ke Indonesia juga terpengaruh. Karena investasi itu kan kepastian. Siapa yang berani investasi kalau hukum tidak tegak, masyarakat tidak terkendali, pelayanan tidak jelas, dan aturan bisa dipermainkan?

Sebagai Pakar Pembangunan Karakter, bagaimana Anda me­lihat fenomena pada 2014?
Sebelum era reformasi, masya­rakat orientasinya hanya membuat bapak senang, kemudian orientasinya hanya koneksi dengan atasan. Akhirnya kejujuran tidak muncul, profesionalisme tidak penting. Yang penting koneksi dan bayar upeti.
Dalam 13 tahun terakhir, era tersebut semakin sirna setelah ditangkapnya para koruptor dan jatuhnya pemimpin yang tidak jujur. Di era ini masyarakat telah menjadikan kejujuran sebagai nilai-nilai, artinya karakter bangsa sudah mulai diperhatikan lebih penting dibandingkan era-era sebelumnya.

Bagaimana Anda melihat fenomena Pemilu nanti?
Presiden yang terpilih nanti adalah pemimpin yang memiliki karakter dan yang diinginkan oleh rakyat. Akan tetapi ini tidak lepas dari peran partai, bisa jadi pemimpin yang berkarakter tidak punya kesempatan untuk menjadi presiden.
Ini dua sisi yang saling ber­kaitan. Rakyat menginginkan pe­mimpin yang berkarakter, tetapi partai yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi, partai harus memiliki satu persepsi bahwa rakyat menginginkan pe­mimpin yang berkarakter. Maka yang dimajukan seharusnya pe­mimpin yang berkarakter.
Kalau itu yang muncul, rakyat akan memilih sesuai hati nurani. Kalau partai memunculkan pemim­pin yang tidak berkarakter, itu menjadi penyebab mengapa golput (golongan putih, Red) makin tinggi. Tapi ESQ menghimbau untuk tetap memilih siapa pun calonnya.

Selain fenomena golput, ada sebagian pihak yang ‘membeli’ suara dengan uang dan ada yang mau menjual suaranya. Faktor apa yang mempengaruhi hal ini?
Itu karena masyarakat yang sudah kehilangan idealisme dan ka­rakter. Kalau sudah punya karakter tidak tidak akan berlaku demikian. Saya sudah mengusulkan agar ada pendidikan ke masyarakat untuk sadar Pemilu, nanti kami siapkan modul-modulnya. Ini mendidik agar masyarakat mempunyai komitmen dan integritas bagaimana mem­ba­ngun karakter agar suara mereka tidak bisa dibeli. Sebelum masyarakat dididik, ada baiknya aparat dan caleg (calon anggota legislatif, Red) terlebih dahulu yang dididik agar praktek-praktek seperti itu tidak terjadi. Setelah itu, baru masyarakatnya yang dididik.

Apakah Anda optimis ter­hadap perkembangan karakter bang­sa di 2014?
Saya tergantung presiden yang akan terpilih. Kalau presidennya meremehkan akan karakter bangsa, maka kita akan mundur ke belakang. Tapi kalau kita punya pre­siden yang berkarakter dan sadar karakter itu penting, maka 2014 ke depan bangsa kita akan bangkit. Oleh karena itu, pilihlah calon presiden yang berkarakter. Tidak berubah suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri.

Menurut Anda, berapa per­sen pemimpin yang dibutuhkan untuk mengubah Indonesia?
Cukup 10 persen pemimpin Indonesia yang berkarakter, maka negara ini akan berubah. Tapi pemimpin yang 10 persen ini juga harus memiliki ilmu. Pertama, dia harus menjadi role model. Lalu dia harus menjaga sistem dan sendi hukum, kemudian harus memegang teguh nilai-nilai yang ada dan mengajarkan nilai ter­sebut.

Lalu apakah ada contoh siapa sa­ja pemim­pin yang telah me­lakukan hal tersebut?
Ada beberapa provinsi dan kabupaten, bahkan di antaranya sudah mengaplikasikan hingga tingkat pemerintahannya. Contoh di Banyuwangi. Bupati Azwar Anas berkomitmen pada dirinya untuk membangun karakter. Bahkan ke anak dan istrinya, setelah itu baru ke perangkat desanya. Secara bersamaan ekonomi sosialnya bangkit.
Selain itu di, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang. Mereka menegakkan nilai-nilai dan otomatis ekonomi tumbuh sampai 10 persen, kemudian perubahan kemajuan sampai signifikan.
Inilah pentingnya karakter bangsa. Oleh karena itu di tahun 2013-2014 dan seterus­nya, ESQ bukan hanya fokus di pemba­ngunan karakter bangsa tapi sudah masuk ke dalam pembangunan budaya bangsa. Kalau 2013 ke bawah itu pembangunan karakter pribadi, 2014-2019 pemba­ngunan karakter orga­nisasi, terus 2019-2023 nation cha­racter building. Ja­di ada 3 tahapan, priba­di, organisasi, dan bangsa.

Jika pemimpin­nya telah berkarakter, lalu bagaimana de­ngan DPR/DPRD yang ‘mengatur’ para pemimpin tersebut?
Kami sudah menghim­bau kepada mereka, bah­kan telah memberikan un­dangan resmi kepa­da seluruh caleg di selu­ruh Indonesia untuk mengikuti training ESQ pembangunan karakter secara intensif 4 tahapan training. Silakan datang ke training-training ESQ dengan menunjukkan kartu caleg, maka kami akan memberikan training secara gratis. Ini merupakan kepedulian ESQ terhadap pembentukan karakter para caleg. Nanti akan kami lakukan juga untuk eksekutif dan yudikatif.

Lalu bagaimana peran pe­bisnis dalam pembangunan ka­rakter bangsa?
Pebisnis kan orang yang memiliki uang. Kalau mereka memberikan iming-iming kepada aparat, petugas pajak, hakim, polisi, dan jaksa ini juga akan merusak. Pebisnis juga harus berani tidak melakukan suap.

Kalau pebisnis tidak memiliki integritas dan tidak adanya pembangunan karakter dalam perusahaannya, akibatnya bisnis hanya jangka pendek dan kalah bersaing. Perusahaan-perusahan di luar negeri sudah menjadikan corporate culture sebagai strategi untuk bersaing. Sementara kita masih mengandalkan strategi intelektual. Pada akhirnya saat eksekusi gagal, negara-negara maju tahu bahwa ini saja tidak cukup. Itu sebabnya ESQ mendirikan ACT Consulting untuk menjelaskan ini.
Namun kita harus optimis bahwa 2014 akan menjadi tahun yang penuh dengan perubahan untuk bangsa dan negara. Saya yakin para pemimpin akan segera memperhatikan bagaimana membangun karakter bangsa melalui aksi nyata. ESQ juga akan siap membantu pemerintah mewujudkannya secara bersama-sama melalui sebuah program nasional yang berkelanjutan. (*)
* Disalin dari Majalah ESQ Life edisi Januari 2014